Thailand: Bekas PM Thaksin Dibebaskan dari Penjara

Pembebasan Thaksin Shinawatra sekaligus mengakhiri vonis delapan tahun penjara sejak 22 Agustus lalu atas dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dipangkas menjadi satu tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn hanya beberapa hari kemudian.

Menteri kehakiman Tawee Sodsong mengumumkan Selasa (13/2), nama sang miliarder termasuk dalam daftar 930 narapidana yang mendapat pembebasan dini. "Dia termasuk kelompok di mana mereka berada dalam kondisi kesehatan kritis atau berusia di atas 70 tahun. Dia akan dibebaskan setelah enam bulan secara otomatis," kata menteri Sodsong kepada reporter.

"Sudah resmi, dia telah mendapat pembebasan dini. Keputusannya sudah sesuai hukum," kata Perdana Menteri Srettha Thavisin, miliarder lain yang juga dikenal dekat dengan keluarga Shinawatra.

"Dia pernah menjabat perdana menteri untuk masa yang lama dan telah berbuat banyak hal baik buat negara ini. Setelah dia keluar penjara, dia akan menjadi warga negara biasa," tutur PM Thavisin.

Thaksin ditangkap polisi di Bangkok tidak lama setelah tiba dari pengasingan selama 15 tahun, antara lain di Uni Emirat Arab, untuk menjalani vonis penjara yang dibuat secara in absentia pada 2008 silam. Tapi bukan di ruang selnya, sosok berusia 74 tahun itu sudah dilarikan ke rumah saki tsejak hari pertama karena alasan kesehatan yang dirahasiakan.

Menyongsong dakwaan baru?

Kementerian Kehakiman Thailand  sempat dihujani kritik ketika keraguan publik membesar perihal kondisi kesehatan Thaksin. Pemerintah akhirnya dituntut membeberkan laporan medis, serta mengakhiri praktik istimewa di penjara. Hingga Januari lalu, aksi protes masih marak karena pihak rumah sakit menolak mengizinkan anggota komite kepolisian di parlemen untuk menginspeksi ruang perawatan buat Thaksin.

Bekas PM dan pendiri partai Pheu Thai yang pengusaha telekomunikasi tajir itu berada di episentrum kekacauan politik di Thailand sejak dikudeta militer tahun 2006. Thaksin memilih mengasingkan diri secara sukarela setelah digulingkan oleh junta militer.

Keputusannya mengakhiri eksil dibuat setelah Srettha Thavisin resmi memangku jabatan perdana menteri. Para pengritik  melintarkan spekulasi, kepulangan Thaksin dari pengasingan itu sebagai bagian dari transaksi politik antara partai pemerintah Pheu Thai dengan rivalnya dari kelompok loyalis monarki dan militer. Pemerintahan Partai Pheu Thai, yang berasal dari partai Thai Rak Thai yang didirikan Thaksin pada 1998, membantah kabar tersebut.

Menurut keputusan Departemen Kehakiman, Thaksin bisa bebas secepatnya pada hari Minggu, 18 Februari. Meski telah dibebaskan, dia berpeluang kembali diseret ke ruang sidang menyusul dugaan penghinaan raja dalam sebuah wawancara di Korea Selatan tahun 2015 lalu. Namun sejauh ini kejaksaan belum mengisyaratkan akan mengajukan gugatan. Thaksin sendiri melalui kuasa hukumnya menolak tuduhan tersebut dan meminta proses hukum yang adil.

rzn/as (rtr,ap,afp)