Mengapa Petani Prancis Bisa Punya Kekuatan Politik Besar?

Pameran Pertanian Internasional tahunan Prancis, yang dimulai di Paris pada akhir pekan lalu, merupakan acara  penting bagi para politisi negara itu. Pameran kali ini juga menjadi ujian, apakah konsesi yang diberikan pemerintah bisa meredam gejolak protes petani di negara itu.

Para petani Prancis berdemonstrasi menentang rendahnya pendapatan dan terlalu banyaknya urusan birokrasi. Selama berminggu-minggu hingga awal bulan Februari dan kemudian pada awal pameran: Presiden Emmanuel Macron disambut demonstrasi para petani dengan cemoohan. Beberapa dari mereka menyerbu tempat pameran dan dengan keras menyerukan pengunduran diri Macron. Terjadi bentrokan dengan polisi dan pembukaan pameran tertunda beberapa jam.

Macron kemudian memberi janji-janji baru. Respons pemerintah ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki petani di Prancis – karena alasan historis dan terkini, meskipun sektor tersebut hanya menyumbang sekitar 1,6 persen produk domestik bruto Prancis.

Kekuasaan petani Eropa berdasar pada alasan struktural

Bagi Faustine Bas-Defossez, kepala departemen alam, kesehatan dan lingkungan hidup di Biro Lingkungan Eropa (European Environmental Bureau) yang bermarkas di Brussels, sebuah jaringan organisasi nonpemerintah yang menjangkau sekitar 40 negara, reaksi polisi terhadap protes tersebut juga menunjukkan hasil yang baik.

"Pihak berwenang bereaksi terhadap gerakan protes besar-besaran lainnya seperti yang menentang reformasi pensiun tahun lalu dengan pentungan dan gas air mata,” katanya kepada DW.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

"Tetapi ketika sekitar 12.000 petani memblokir jalan di seluruh negeri selama beberapa minggu, polisi membiarkan mereka melakukannya.” Pihak berwenang hanya menangkap beberapa demonstran ketika mereka memasuki pasar grosir internasional Rungis di selatan Paris.

"Hal ini menunjukkan betapa kuatnya lobi petani dalam sistem politik di semua tingkatan – baik melalui sektor pertanian, maupun karena banyak politisi lokal juga merupakan petani,” kata Bas-Defossez.

Pierre-Marie Aubert, yang merupakan direktur departemen kebijakan pertanian dan pangan di Institut Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan Internasional Paris, bahkan memaparkan gagasan manajemen bersama. 

"Pemerintah memutuskan kebijakan pertanian bersama dengan serikat petani terbesar FNSEA, yang mewakili sekitar seperempat petani. Hal ini telah terjadi selama 50 tahun, termasuk di negara lain seperti Jerman. Hal ini disebut 'keistimewaan pertanian'," jelasnya kepada DW.

Struktur organisasi yang relatif jelas dan jumlah petani yang terbatas memberikan keuntungan dalam hal lobi atau perundingan dibandingkan gerakan protes lainnya, yang sering kali melibatkan sejumlah besar serikat pekerja.

Legitimasi: Pencari nafkah rakyat

"Para petani juga berkuasa karena mereka adalah pemilik tanah – mereka mewakili basis negeri,” tambahnya.

"Kemampuan untuk memberi makan masyarakat merupakan bagian integral dari legitimasi negara. Hal ini terlihat dalam kerusuhan kelaparan tahun 2007 di sekitar 40 negara. Epidemi corona dan perang di Ukraina semakin menyoroti betapa pentingnya pertanian seseorang, agar tidak terlalu bergantung pada rantai pasokan."

Mempertimbangkan demonstrasi yang terjadi baru-baru ini, pemerintah dengan cepat memberikan kelonggaran yang besar - yang diperluas sesaat sebelum pameran untuk mengantisipasi munculnya aksi protes baru.

Perjanjian ini menjanjikan pengurangan beban administratif, subsidi tambahan bagi petani anggur yang mengalami kesulitan keuangan, pemberian keringanan pajak untuk bahan bakar diesel pertanian, dan penerapan undang-undang yang lebih baik, yang dimaksudkan untuk menjamin harga grosir yang adil. Pemerintah juga menghentikan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan pestisida.

Prancis membela petani di Uni Eropa

Presiden Emmanuel Macron pun membawa tuntutan para petaninya ke Uni Eropa di Brussels. Dia mendapatkan pelonggaran peraturan Uni Eropa yang mewajibkan petani membiarkan empat persen lahan mereka tidak digarap untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Selain itu, bea masuk kini akan dikenakan pada impor dari Ukraina dalam kasus tertentu. Sejak awal invasi Rusia, semakin banyak ayam, telur, dan gula murah yang berdatangan dari sana. UE telah menetapkan koridor ekspor untuk menggantikan rute ekspor lain yang diblokir akibat perang.

Pemerintah Paris juga menentang perjanjian perdagangan bebas antara UE dan anggota kawasan perdagangan bebas Amerika Latin Mercosur, yang telah dinegosiasikan selama 20 tahun. Ini termasuk Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolivia dan Venezuela, serta beberapa negara afiliasinya.

Para petani khawatir kesepakatan ini akan menciptakan persaingan tidak sehat. Komisi UE beberapa saat kemudian mengumumkan bahwa "persyaratan untuk menyelesaikan negosiasi belum terpenuhi."

Bagi David Cayla, seorang dosen ekonomi di University of Angers dan anggota kelompok sayap kiri The Dismayed Economists, perjanjian perdagangan bebas sebenarnya bukan ide yang baik.

"Di Amerika Selatan, biaya tenaga kerja dan peraturan lingkungan hidup lebih rendah,” kata Cayla kepada DW. "Pertanian menjadi lebih besar karena terdapat lebih banyak lahan yang tidak berpenghuni di sana. Dengan sedikit usaha, orang dapat menanam lebih banyak secara keseluruhan, sehingga memberikan keunggulan kompetitif lebih lanjut kepada petani di sana.”

Jangan menyerah begitu saja pada Mercosur

Produk budaya tidak dipandang sebagai barang komersial biasa dan tunduk pada perlindungan khusus negara - berlaku aturan proteksionis khusus. Pemerintah Prancis juga baru-baru ini melontarkan gagasan kerangka serupa untuk petani. "Hal ini dapat melindungi pertanian dan mengarah pada pendeknya rantai pasokan," kata Cayla.

Namun, seorang pprofesor kebijakan pertanian UE di fakultas ekonomi Trinity College di Dublin, Irlandia, Alan Matthews, percaya bahwa kesepakatan Mercosur jelas bermanfaat.

"Tambahan impor pertanian relatif terbatas dari segi kuantitas, dan terutama dalam situasi geopolitik yang tegang saat ini, misalnya jika menyangkut Rusia, kita harus berdagang dengan belahan dunia lain,” katanya kepada DW.

Pakar pertanian Aubert melihat konsesi mengenai Mercosur sebagai tanda keprihatinan terhadap pengaruh politik petani, juga menjelang pemilu Uni Eropa yang dijadwalkan pada bulan Juni mendatang. "Di Belanda, partai petani baru dapat membantu kelompok ekstrem kanan untuk berkuasa.

Di Jerman, ekstremis sayap kanan dikatakan telah menyusup ke gerakan petani, dan politisi sayap kanan Perancis Marion Maréchal-Le Pen, keponakan dari mantan calon presiden Marine Le Pen, tidak pernah terlibat dengan petani tanpa alasan. "Bukan hanya kaum populis yang menyadari bahwa pertanian bisa menjadi isu sentral dalam pemilu, seperti halnya imigrasi.”

Sektor pertanian "membutuhkan strategi berkelanjutan”

"Petani Perancis mencoba memanfaatkan gelombang sentimen anti-Uni Eropa – meskipun mereka sendiri adalah penerima manfaat terbesar dari kebijakan Pertanian Bersama (CAP) Uni Eropa,” jelas Bas-Defossez. "Kesepakatan Hijau Eropa (European Green Deal) untuk transisi menuju masyarakat berkelanjutan telah menjadi kambing hitam, meskipun peraturannya di sektor pertanian belum dilaksanakan." 

Harriet Bradley, dari lembaga think tank Institute for European Environmental Policy di Brussels, juga melihat hal ini dengan penuh keprihatinan. "Tentu saja kami memahami bahwa petani menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, namun menuruti tuntutan mereka untuk mengurangi peraturan lingkungan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kita memerlukan strategi berkelanjutan jangka panjang yang memungkinkan petani untuk bertahan hidup, bahkan dalam cuaca ekstrem,” katanya kepada DW.

Namun hal itu hanya mungkin terjadi jika ada satu syarat, tambah Aubert: "Kita harus menciptakan sistem yang menguntungkan secara ekonomi, untuk memproduksi dengan cara yang lebih ramah lingkungan - jika tidak, tidak ada seorang pun yang mendapatkan insentif dalam melakukannya." (ap/hp)