1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Apa yang Diharapkan dari Prabowo jika Resmi Menang Pemilu?

Arti Ekawati
16 Februari 2024

Lewat joget gemoy selama kampanye, Prabowo berhasil melunakkan citra sebagai mantan jenderal orde baru di bawah rezim Soeharto. Apa yang bisa dinantikan jika ia memimpin?

https://p.dw.com/p/4cU8q
Prabowo - Gibran setelah mengetahui hasil hitung cepat pada Rabu (14/02)
Prabowo - Gibran di hadapan pendukung setelah mengetahui hasil hitung cepat pemilu pada Rabu (14/02)Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/IMAGO Images

Prabowo Subianto, mantan jenderal yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan tampaknya akan menjadi presiden Indonesia berikutnya setelah unggul besar dalam hasil hitung cepat tidak resmi Pemilu 2024. Ia juga telah melakukan pidato di depan para pendukungnya pada Rabu (14/02) malam di Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih melakukan penghitungan suara.

Ini adalah upaya ketiga Prabowo, 72 tahun, menggapai kursi kepresidenan. Sebelumnya, ia dua kali dikalahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Jokowi akan meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin yang sangat populer dengan 80% tingkat persetujuan setelah menjalani masa jabatan maksimal dua periode.

Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai menteri pertahanan pada tahun 2019. Sejak itu, ia mencoba menekankan bahwa persaingan sengit dengan presiden sudah berlalu. Ia berjanji melanjutkan agendanya dengan agenda Jokowi, termasuk program dalam negeri yang sifatnya populis, dan modernisasi ekonomi.

Prabowo juga secara kontroversial menunjuk putra tertua Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 36, sebagai wakilnya, setelah persyaratan usia minimum resmi 40 tahun untuk memangku jabatan diubah. Meskipun Jokowi tidak secara resmi mendukung kandidat mana pun, banyak kalangan menganggap bahwa Prabowo secara tersirat mendapat dukungan Jokowi untuk menjadi presiden berikutnya.

"Kuncinya di sini adalah keberpihakan Prabowo dengan Jokowi lebih merupakan strategi elektoral, bukan strategi pemerintahan," kata Doug Ramage, analis BowerGroupAsia, kepada kantor berita Reuters.

Apa saja janji kampanye Prabowo?

Manifesto kampanye yang diusung Prabowo selama pemilu didasarkan pada platform bertajuk "Indonesia Maju.” Ini mencakup janji target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan perbaikan rantai produksi minyak sawit.

Kampanyenya juga menjanjikan kenaikan gaji bagi pegawai negeri, polisi dan militer, dan menyediakan perumahan yang lebih terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah, serta janji untuk memberantas kemiskinan ekstrem dalam dua tahun.

Selain itu, Prabowo juga berjanji untuk melanjutkan proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota yang baru bernama "Nusantara" di provinsi Kalimantan Timur. Rencana yang dikenal dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) itu telah disahkan oleh Jokowi pada tahun 2019.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Aditya Perdana, pengamat politik dari Universitas Indonesia mengaku optimistik bahwa Prabowo akan bisa melaksanakan janji kampanyenya tentang IKN.

"Yang akan jadi tantangan adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan dan investasi antara Barat dan Cina. Pemerintah berikutnya harus bisa menyeimbangkan kedua hal itu supaya tidak berat sebelah,” kata Aditya Perdana kepada DW Indonesia.

Janji kampanye utama lainnya yang disampaikan oleh Prabowo-Gibran adalah program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan nutrisi tambahan gratis bagi ibu hamil untuk memerangi stunting.

Investor masih bersikap menunggu

Bhima Yudhistira, direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Celios, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Jakarta, mengatakan baik masyarakat maupun investor di Indonesia dan dunia masih menunggu.

"Apakah ada gugatan dari mereka yang kalah ke Mahkamah Konstitusi, itu juga jadi salah satu isu. Kemudian yang kedua adalah mereka juga melihat bahwa andaikan Prabowo-Gibran kemudian menjabat, tentunya dari sisi kebijakan kebijakan maupun program-program yang populis itu harus dilihat apakah anggarannya memang bisa tersedia dan bisa dijalankan di tahun pertama menjabat,” kata Bhima kepada DW Indonesia.

Dalam jangka pendek, ujarnya, yang menjadi perhatian masyarakat adalah soal stabilitas dan kesediaan harga pangan, seperti beras dan gula. "Masalah ini, stabilitas harga pangan ini bisa terjadi lagi dalam kurun waktu 2025 kedepannya, mengingat memang stok beras mengalami penurunan yang tajam, kemudian ada gula dan berbagai kebutuhan pangan lainnya." 

Ia juga mengatakan bahwa pelaku pasar juga sangat menantikan siapa yang akan mengambil alih Kementerian Pertanian dan Perdagangan, karena ini akan memegang peranan penting.

Di bidang ekonomi global, Bhima Yudhistira mengatakan pemerintahan berikutnya akan menghadapi hambatan, karena pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di seluruh dunia diperkirakan akan melambat dalam dua tahun ke depan. 

"Perekonomian Cina sebagai mitra dagang terbesar kita juga menghadapi permasalahan di dalam negerinya. Ada krisis properti, ada perlambatan, konsumsi ritel dalam negeri juga lemah di Cina. Hal ini tentunya akan memberikan tantangan bagi pemerintah Indonesia ke depan," ujarnya.

Haluskan citra dengan joget gemoy

Selama kampanye, Prabowo terlihat berusaha menghaluskan citranya sebagai mantan jenderal di lingkaran elit Orde Baru dengan kerap berjoget di atas panggung. Perjogetan ini dinilai sebagai upaya untuk mengaburkan citra masa lalunya yang dibayangi dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Prabowo dituduh terlibat dalam beberapa pelanggaran hak asasi manusia ketika beroperasi di Timor Leste pada tahun 1980-an dan 90-an sebagai komandan unit pasukan khusus selama masa pendudukan Indonesia. Prabowo membantah tuduhan tersebut. Dia juga dituduh memimpin sebuah unit yang diduga terlibat dalam penculikan dan penyiksaan aktivis pendukung demokrasi pada akhir kediktatoran Soeharto akhir 1990-an.

Meskipun tidak pernah didakwa secara resmi, Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad dan mengasingkan diri ke Yordania. Prabowo juga sempat dilarang memasuki Amerika Serikat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste.

Namun tampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia bersedia memberikan kesempatan kepada Prabowo. "Ya mau gimana lagi, kasihlah, kasihan, sudah tua juga dia,” kata Nana, 38, warga Depok kepada DW Indonesia. (ae/hp)